Wapres Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo

RMJABAR.COM — Jakarta — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya.
 

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
 

Pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah dinamika politik nasional yang semakin berkembang, terutama menyangkut polemik dokumen persyaratan pendidikan Gibran.
 

Pertemuan Berlangsung 2,5 Jam
 

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menjadi perhatian publik setelah Mensesneg mengonfirmasi adanya penyampaian niat pengunduran diri tersebut.
 

Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo.
 

Langkah tersebut dikaitkan dengan dinamika politik dan hukum yang berkembang, khususnya setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
 

Polemik Putusan MK dan MA
 

Persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan setelah adanya perkembangan putusan di dua lembaga peradilan tersebut.
 

Putusan MK dan MA kemudian memunculkan perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Wakil Presiden.
 

Perkembangan itu turut mendorong munculnya langkah politik di parlemen. Sejumlah anggota DPR mulai menggalang dukungan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai salah satu mekanisme konstitusional dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
 

Usulan HMP Menguat di DPR
 

Bersamaan dengan pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, usulan penggunaan HMP terhadap Gibran mulai bergulir di DPR.
 

Anggota DPR dari sejumlah fraksi disebut telah menandatangani usulan tersebut. Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyebut pembicaraan informal lintas fraksi mengarah pada penggunaan HMP.
 

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani membenarkan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan tersebut. Puan menyatakan DPR akan menindaklanjutinya dengan memperhatikan mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
 

Proses Pengunduran Diri Menunggu Mekanisme Konstitusi
 

Meski niat pengunduran diri telah disampaikan kepada Presiden, proses administratif formalnya masih harus mengikuti ketentuan hukum tata negara.
 

Dengan demikian, penyampaian niat mundur tidak serta-merta berarti jabatan Wakil Presiden telah ditinggalkan secara resmi. Proses selanjutnya tetap harus berjalan sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku.
 

Perkembangan ini menempatkan posisi Wakil Presiden Gibran dalam sorotan politik nasional. Publik kini menunggu langkah lanjutan dari Istana maupun DPR terkait perkembangan tersebut.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.