10 Mantan Kapolri Kumpul di Hambalang di Tengah Kasus Penyadapan Prabowo

RMJABAR.COM — Bogor — Presiden Prabowo Subianto menerima sepuluh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam pertemuan di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
 

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Agenda silaturahmi itu berlangsung ketika institusi kepolisian tengah menjadi perhatian publik menyusul pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut turut menyasar Presiden Prabowo.
 

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menyebut pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi antara Presiden dengan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri dalam berbagai periode.
 

"Pertemuan ini merupakan silaturahmi antara Presiden dengan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri pada berbagai periode," demikian keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
 

Sepuluh Mantan Kapolri Hadiri Pertemuan
 

Sepuluh purnawirawan jenderal yang hadir mewakili lintas generasi kepemimpinan Polri. Mereka adalah:
 

1. Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi;

2. Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo;

3. Jenderal Pol (Purn) Surojo Bimantoro;

4. Jenderal Pol (Purn) Da'i Bachtiar;

5. Jenderal Pol (Purn) Sutanto;

6. Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri;

7. Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo;

8. Jenderal Pol (Purn) Sutarman;

9. Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti; dan

10. Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
 

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan para mantan Kapolri bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan. Momentum ini juga menjadi ruang pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan kepolisian.
 

Sejumlah Menteri dan Pimpinan Polri Mendampingi
 

Presiden Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
 

Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto hadir bersama jajaran pejabat utama Polri. Di antaranya Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat, Astamaops Komjen Roycke Harry Langie, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, Kabaintelkam Komjen Dedy Kusuma Bakti, Kadiv Propam Irjen Nazly Harahap, dan Kabaharkam Komjen Herry Heryawan.
 

Kehadiran jajaran pimpinan Polri tersebut memperlihatkan keterlibatan unsur pimpinan aktif dalam pertemuan bersama Presiden dan para mantan Kapolri.
 

Berlangsung di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
 

Pertemuan di Hambalang menjadi perhatian karena berlangsung di tengah penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik yang turut menyasar Presiden Prabowo.
 

Dalam perkembangan perkara, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
 

Penyidik mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden, tokoh politik, pejabat negara, jurnalis, organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha.
 

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan aktivitas ilegal yang berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Penanganannya masih berada dalam proses penyidikan Dittipidsiber Bareskrim Polri.
 

Soliditas Polri dan Proses Hukum Jadi Sorotan
 

Di tengah perkembangan perkara tersebut, Kapolri Suyudi Ario Seto dalam beberapa kesempatan juga melakukan komunikasi dengan kalangan purnawirawan Polri.
 

Langkah itu berlangsung bersamaan dengan pernyataannya mengenai kondisi internal Polri yang tetap solid. Dukungan para senior kepolisian dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga komunikasi dan kekompakan institusi.
 

Meski demikian, proses hukum kasus dugaan penyadapan tetap menjadi perhatian tersendiri. Pengusutan perkara harus berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk mengungkap seluruh fakta serta peran masing-masing pihak.
 

Pertemuan Presiden dengan sepuluh mantan Kapolri di Hambalang pun berlangsung dalam situasi penting bagi institusi kepolisian, ketika soliditas organisasi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum sama-sama menjadi perhatian.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.