Pertemuan Prabowo dan Mantan Kapolri Bahas Penyadapan Ilegal, Ini Kata Dasco

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Kasus penyadapan ilegal menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
 

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyebut pembahasan mengenai penyadapan ilegal memang sempat disinggung dalam pertemuan yang juga dihadiri Kapolri aktif Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto tersebut.
 

"Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal," ujar Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
 

Kasus Penyadapan Sudah Ditangani Aparat Hukum
 

Dasco menjelaskan, persoalan penyadapan ilegal saat ini telah masuk dalam penanganan aparat penegak hukum. Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan tersebut hanya menjadi salah satu bagian dari agenda pertemuan di kediaman pribadi Presiden Prabowo.
 

Menurutnya, pertemuan tersebut tidak secara khusus membahas kasus penyadapan. Ada sejumlah agenda lain yang berkaitan dengan arah kebijakan dan kepentingan strategis pemerintah.
 

"Nah, itu yang saya tahu," tambah Dasco yang juga membidangi politik, hukum, dan keamanan di DPR RI.
 

Prabowo Paparkan Visi Ekonomi dan Strategi Pemerintahan
 

Selain membahas persoalan keamanan, Presiden Prabowo juga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyampaikan visi dan misi pemerintah dalam memajukan Indonesia.
 

Salah satu perhatian utama adalah penguatan roda perekonomian nasional. Presiden juga meminta dukungan para purnawirawan jenderal bintang empat untuk menyukseskan agenda strategis pemerintah ke depan.
 

Kehadiran para mantan Kapolri dinilai menjadi momentum bagi Presiden untuk bertukar pandangan dengan para tokoh yang memiliki pengalaman panjang dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional.
 

Sepuluh Mantan Kapolri Hadiri Pertemuan
 

Pertemuan di Hambalang tersebut dihadiri 10 mantan Kapolri, Kapolri aktif Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, serta sejumlah pejabat utama Polri.
 

Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni:
 

1. Jenderal Pol. (Purn.) Rusdiharjo.

2. Jenderal Pol. (Purn.) Roesmanhadi.

3. Jenderal Pol. (Purn.) Surojo Bimantoro.

4. Jenderal Pol. (Purn.) Da’i Bachtiar.

5. Jenderal Pol. (Purn.) Sutanto.

6. Jenderal Pol. (Purn.) Bambang Hendarso Danuri.

7. Jenderal Pol. (Purn.) Timur Pradopo.

8. Jenderal Pol. (Purn.) Sutarman.

9. Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti.

10. Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian.
 

Kasus Dugaan Penyadapan Jadi Perhatian
 

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo, sejumlah tokoh, dan elemen masyarakat sipil.
 

Dalam informasi yang beredar, kasus tersebut diduga melibatkan seorang mantan Kapolri berinisial LSP yang berpangkat jenderal bintang empat serta sejumlah perwira tinggi Polri lainnya. Dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
 

Pembahasan kasus penyadapan dalam pertemuan Presiden dengan para mantan Kapolri menunjukkan bahwa persoalan tersebut turut menjadi perhatian dalam agenda konsolidasi keamanan nasional.
 

Namun, proses penegakan hukum tetap menjadi kewenangan aparat yang menangani perkara. Transparansi, objektivitas, dan kepastian hukum diperlukan agar penanganan kasus berjalan profesional serta tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.