Pertemuan 2,5 Jam! Gibran Minta Izin Prabowo Uji Keabsahan Dokumen di PTUN

RMJABAR.COM — Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup selama kurang lebih dua setengah jam di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut tidak hanya membahas dinamika politik dan hukum pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), tetapi juga menyangkut langkah hukum yang ingin ditempuh Gibran.
 

Dalam pertemuan itu, Gibran juga menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden sebagai respons terhadap dinamika yang berkembang terkait persoalan dokumen pendidikannya.
 

Gibran Minta Kesempatan Tempuh Jalur PTUN
 

Prasetyo Hadi menjelaskan, Gibran secara khusus meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses peradilan.

"Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," ujar Prasetyo.
 

Menurut Prasetyo, pemerintah menghormati langkah hukum yang akan ditempuh Gibran. Proses di PTUN merupakan mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menguji persoalan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 

Sampaikan Niat Mengundurkan Diri
 

Di sisi lain, Prasetyo mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran juga menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
 

"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ungkap Prasetyo.
 

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena disampaikan di tengah meningkatnya polemik mengenai dokumen persyaratan pendidikan Gibran serta berkembangnya dinamika politik di parlemen.
 

Meski demikian, penyampaian niat mundur tidak serta-merta berarti pengunduran diri telah berlaku secara resmi. Proses formalnya tetap harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
 

Prabowo Berikan Saran dan Pertimbangan
 

Mensesneg juga menepis kabar yang menyebutkan Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
 

Prasetyo menjelaskan, Presiden justru memberikan sejumlah saran dan pertimbangan strategis kepada Wakil Presiden dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut.
 

Namun, Prasetyo tidak merinci lebih jauh isi saran maupun pertimbangan yang disampaikan Prabowo.
 

Ketika ditanya mengenai kemungkinan munculnya ketegangan politik di pucuk pimpinan nasional akibat persoalan tersebut, Prasetyo memilih tidak berspekulasi.
 

"Ya kita belum sejauh itu ya," pungkasnya.
 

Menunggu Langkah Hukum dan Perkembangan Politik
 

Pertemuan Prabowo dan Gibran kini menjadi perhatian publik karena memuat dua hal penting sekaligus: keinginan Gibran menempuh jalur PTUN untuk membuktikan keabsahan dokumennya dan penyampaian niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
 

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada langkah hukum yang ditempuh serta proses ketatanegaraan apabila niat pengunduran diri tersebut dilanjutkan secara formal.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.