Politik

Bale Maung

Bale Dewan

Hukum

Ekbis

Bale Jabar

Peristiwa

Galeri

Olahraga

Opini

Nusantara

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Otomotif

Indeks

Anggota DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang Kampanyekan Tolak Politik Uang di Pemilu 2024

Laporan: Halim Dzul
Sabtu, 25 November 2023 | 23:57 WIB
Share:
Anggota DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang kampanyekan tolak poitik uang. (Foto: Repro)
Anggota DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang kampanyekan tolak poitik uang. (Foto: Repro)

RMJABAR.COM - Kota Bekasi - Politik uang atau money politic sering kali menjadi isu dalam berbagai proses Pemilu. Politik uang memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hasi dari pemilu itu sendiri.

Untuk mengatasinya diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan pihak kepentingan lainnya.

Demikian disampaikan anggota DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang. Dia mengajak masyarakat untuk menghindari dan menolak praktik politik uang menjelang pesta demokrasi 2024 mendatang.

Ditegaskan Nicodemus, politik uang merupakan ancaman serius terhadap integritas sistem Pemilu yang harus dilawan. Kata dia, para peserta Pemilu, baik dari calon dan partai politik serta penyelenggara Pemilu memiliki peran kunci dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang.

"Semua peserta dan penyelenggara termasuk mengajak tokoh masyarakat, pemuka agama, publik figur, dan semua pihak menyerukan sekaligus mensosialisasikan tolak politik uang,” ujar Nico.

Nicodemus yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi tersebut menyampaikan bahwa dampak lain dari politik uang bisa melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang hanya peduli terhadap golongan atau kelompok tertentu.

Tak hanya itu, Nico juga menjelaskan, praktik politik uang yang sering kali melibatkan pertukaran dukungan finansial dengan janji-janji politik, dapat menyebabkan pemimpin yang terpilih lebih terikat pada kepentingan pemberi sumbangan daripada kebutuhan dan aspirasi masyarakat umum.

"Pemimpin atau wakil rakyat yang terpilih karena politik uang biasanya cenderung mengabaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh golongan yang tidak memberikan dukungan finansial signifikan," ujarnya.

"Dengan politik uang, menarik suara atau simpati masyarakat dengan sogokan bukan karena kepercayaan atau program. Hasilnya, tentu saja pimpinan atau wakil rakyat yang jauh dari kapasitas,” pungkasnya.rajamedia

Komentar: