Tapera Untuk Siapa?

RMJABAR.COM - Opini - Ketika pemerintah mengusulkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kita pasti berharap bahwa inisiatif ini didasari oleh niat yang mulia: menyediakan akses perumahan yang lebih mudah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, jika ditelisik lebih jauh, terdapat sejumlah pertanyaan mengenai efektivitas dan sasaran program ini. Sejauh mana Tapera dapat benar-benar memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di kawasan perkotaan yang harganya melambung tinggi? Apakah subsidi yang diperlukan akan cukup besar untuk menutupi kekurangan tersebut, atau adakah solusi yang lebih efisien?

Tapera berupaya menjadi solusi untuk masalah perumahan yang telah menjadi isu krusial di Indonesia. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang tidak terkendali, kebutuhan akan hunian layak dan terjangkau semakin mendesak.

Namun, logika di balik Tapera perlu ditelusuri lebih lanjut. Apakah program ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan utama, ataukah hanya menjadi program yang merugikan peserta dengan menambah beban finansial tanpa memberikan manfaat signifikan saat ini maupun di masa datang?

Salah satu tantangan terbesar bagi Tapera adalah harga properti di perkotaan yang sangat tinggi. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, harga rumah telah melampaui kemampuan finansial banyak warga berpenghasilan rendah.

Bahkan dengan menabung secara teratur, jumlah yang terkumpul seringkali tidak cukup untuk membeli rumah tanpa adanya bantuan atau subsidi besar dari pemerintah. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah siap memberikan subsidi sebesar itu? Jika iya, dari mana sumber dananya?

Selain itu, kita harus mempertanyakan siapa sebenarnya yang akan mendapat manfaat paling besar dari Tapera. Apakah program ini ditujukan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan, ataukah hanya menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk meraih keuntungan? Transparansi dan pengawasan menjadi kunci dalam memastikan bahwa Tapera benar-benar menguntungkan mereka yang paling membutuhkan.

Di sisi lain, untuk masyarakat di perdesaan, permasalahannya berbeda. Meskipun harga tanah dan rumah di pedesaan relatif lebih murah, lokasi yang jauh dari pusat aktivitas ekonomi menjadi kendala. Banyak masyarakat perdesaan yang harus bekerja di kota, dan memiliki rumah di perdesaan seringkali tidak praktis karena jarak dan waktu tempuh yang panjang. Oleh karena itu, Tapera mungkin tidak menjadi solusi yang efektif bagi mereka.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa program ini dapat meningkatkan beban administrasi dan birokrasi. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana Tapera, risiko inefisiensi dan korupsi selalu ada. Pemerintah harus memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan transparansi benar-benar diterapkan untuk menghindari penyalahgunaan dana.

Untuk menjawab pertanyaan 'Tapera untuk siapa?', kita harus melihat dari berbagai perspektif.

Pertama, apakah program ini benar-benar inklusif? Artinya, apakah semua lapisan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, dapat mengakses dan merasakan manfaatnya?

Kedua, apakah sistem pendanaan dan subsidi yang ditawarkan cukup memadai untuk menutupi kebutuhan yang ada?
Dan ketiga, bagaimana dengan dampak jangka panjang dari program ini terhadap ekonomi perumahan secara keseluruhan?

Sebagai sebuah program pemerintah, Tapera harus dirancang dengan matang, mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan geografis. Program ini pun harus harus dibangun dalam suatu ekosistem fleksibel. Di mana mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang beragam, serta memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai alternatif atau solusi tambahan untuk mengatasi masalah perumahan. Misalnya, mengembangkan lebih banyak rumah susun atau apartemen yang terjangkau di daerah perkotaan. Selain itu, pada saat yang bersamaan harus meningkatkan akses transportasi dari perdesaan ke kota, serta memberikan insentif kepada pengembang untuk membangun perumahan murah yang berkualitas.

Keberhasilan Tapera tidak hanya tergantung pada konsep dan perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaan di lapangan. Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, untuk memastikan bahwa setiap aspek dari program ini berjalan dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebenarnya Tapera adalah inisiatif yang baik namun perlu dikaji lebih dalam. Apakah program ini benar-benar akan mencapai tujuannya atau justru menambah masalah baru? Apakah logika di balik Tapera sudah tepat atau perlu disesuaikan kembali?

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa program ini benar-benar menjadi solusi yang diharapkan oleh masyarakat.

Sehingga pertanyaan 'Tapera untuk siapa?' merupakan refleksi dari kekhawatiran dan harapan masyarakat. Jika jawaban ini bisa dihadirkan, diharapkan, melalui diskusi dan evaluasi yang mendalam, program ini bisa menjadi jawaban atas kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau di Indonesia, serta membawa perubahan positif bagi kehidupan banyak orang.

*Penulis: Pengajar Sosiologi Perkotaan, Pengurus IKALUIN Jakarta, dan Ketua Prodi S2 KPI UIN Jakarta

*Artikel telah terbit di rajamedia.co