Sinergi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Agama, Kemenag–BP Taskin Teken MoU!

RMJABAR.COM - Jakarta, Kemenag — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sujatmika menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kolaborasi percepatan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan keagamaan. 
 

Penandatanganan berlangsung di Kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta, Jumat (12/12/2025).
 

Acara ini juga dihadiri Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, para direktur jenderal, staf khusus Menag, serta jajaran pejabat Kemenag dan BP Taskin.
 

Potensi “Pundi-Pundi Umat” Capai Rp1.200 T per Tahun
 

Dalam sambutannya, Menag Nasaruddin Umar menyoroti besarnya potensi dana keagamaan yang selama ini belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah. Mulai dari zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban, wakalah, hingga wasiat, menurutnya memiliki nilai ekonomi raksasa.
 

“Saya menyebutnya pundi-pundi umat. Jika pundi-pundi ini dikelola dan dikumpulkan, dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” kata Nasaruddin.
 

Ia menyebut potensi dana umat tahunan bisa mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dana sebesar itu dinilai dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat tanpa harus sepenuhnya bergantung pada APBN.
 

“Dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem, tidak perlu hanya mengandalkan dana pajak. Ada potensi dana umat sebesar Rp1.200 triliun per tahun yang bisa dimanfaatkan,” jelasnya.
 

Potensi Baru dari Berbagai Agama
 

Menag menambahkan bahwa angka tersebut baru berasal dari umat Islam. Padahal lima agama lain di Indonesia juga memiliki skema dana keagamaan yang belum semua teridentifikasi.
 

“Dana umat ini harta karun yang harus diungkap dan dikelola dengan baik. Kerja sama Kemenag dan BP Taskin sangat tepat,” tegasnya.

 

Sinergi Penting untuk Hadapi Bencana dan Kemiskinan Ekstrem
 

Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko mengatakan kolaborasi ini menjadi penting, terutama melihat banyaknya bencana yang terjadi akhir-akhir ini, termasuk di Sumatra dan Aceh.
 

Menurutnya, pengelolaan dana keagamaan tidak hanya berfungsi untuk pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan masyarakat terdampak bencana.
 

“Semua pihak harus bisa membangkitkan mereka yang tertimpa musibah,” kata Budiman.