Komisi II DPRD Ragukan Target 100 Persen Pembangunan Pemkot Bekasi Tercapai

RMJABAR.COM - Kota Bekasi,  Infrastruktur — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi meragukan kemampuan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk menuntaskan target pembangunan infrastruktur secara penuh hingga akhir Tahun Anggaran 2025. 
 

Keraguan tersebut mencuat lantaran sisa waktu anggaran tinggal sekitar satu bulan, sementara realisasi pembangunan masih berada di bawah 60 persen.
 

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menilai kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari kepala daerah.
 

“Dengan sisa waktu yang sangat terbatas, sulit rasanya target pembangunan infrastruktur bisa tercapai 100 persen. Apalagi realisasinya saat ini masih di bawah 60 persen,” ujar Latu, Kamis (20/11/2025).
 

Infrastruktur Jadi Aspirasi Utama Warga
 

Latu menegaskan, pembangunan infrastruktur seperti jalan, saluran air, dan fasilitas publik lainnya merupakan kebutuhan mendesak yang terus ditunggu masyarakat. Oleh karena itu, keterlambatan realisasi pembangunan dinilai akan berdampak langsung pada pelayanan publik.
 

“Perhatian masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur itu wajar. Itu aspirasi mereka yang disampaikan kepada kepala daerah,” katanya.
 

DPRD Perketat Pengawasan
 

Komisi II DPRD Kota Bekasi, lanjut Latu, akan terus memperketat fungsi pengawasan hingga batas akhir Tahun Anggaran 2025. DPRD juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif mengawasi jalannya pembangunan di lapangan.
 

“Pengawasan akan kami lakukan sampai akhir tahun anggaran. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana,” tegasnya.
 

Pemkot Ungkap Kendala Bahan Baku
 

Menanggapi sorotan DPRD, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menjelaskan bahwa lambatnya pembangunan infrastruktur disebabkan kendala pasokan bahan baku. Ia menyebut, penutupan sejumlah tambang di Jawa Barat berdampak langsung pada ketersediaan material konstruksi.
 

“Para kontraktor mengaku kesulitan mendapatkan bahan baku. Akibatnya pembangunan sedikit tersendat karena harus mengambil material dari luar Jawa Barat dengan harga yang lebih mahal,” jelasnya.

 

Pemkot Bekasi berharap berbagai hambatan tersebut dapat segera teratasi agar percepatan pembangunan tetap bisa dilakukan menjelang penutupan tahun anggaran, meski tantangan di lapangan masih cukup besar.