Ketua DPRD: Penyelesaian Kemacetan di Kota Bekasi Jadi PR Bersama

RMJABAR.COM - Kota Bekasi - Dalam menangani masalah kemacetan di tengah usia Kota Bekasi yang sudah tidak lagi muda, yakni 27 tahun, Pemkot Bekasi masih memiliki sejumlah pekerjaan yang harus diselesaiikan.

Ketua DPRD Kota Bekasi, H.M Saifudaulah menegaskan, bahwa siapa pun yang menjabat sebagai wali kota Bekasi harus memiliki kemampuan untuk mengurangi titik-titik kemacetan yang semakin memburuk.

"Dengan pertumbuhan kota yang terus meningkat, penanganan kemacetan bukanlah tugas yang dapat diabaikan." ujarnya.

Menurut Saifudaulah, kritik yang disampaikan oleh DPRD Kota Bekasi menyoroti eskalasi masalah kemacetan yang semakin memprihatinkan harus menjadi perhatian bersama.

Dikatakan Saifudaulah, Pemerintah Kota Bekasi perlu meninjau kembali kebijakan dan strategi transportasi yang ada untuk mencari solusi yang lebih efektif.

"Ini mencakup penerapan kebijakan transportasi publik yang lebih efisien, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta pengaturan lalu lintas yang lebih baik," ujarnya.

Saifuddaulah menyebutkan jika titik kemacetan di Kota Bekasi yang cukup parah terjadi di Simpang Gampit dan Simpang Setia.

"Simpang Gamprit dan Simpang Setia, ini PR (pekerjaan rumah),” kata Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah.

Dikatakannya, kondisi kemacetan di Kota Bekasi semakin meresahkan, terutama saat warga berangkat kerja, jalanan lebih sulit dilewati kendaraan karena kemacetan yang semakin pagi.

"Dulu, kemacetan biasanya mulai terasa sekitar jam 06.30 hingga jam 08.00 pagi. Namun, situasi kali ini menunjukkan bahwa pada jam 05.30 pun, beberapa ruas jalan sudah mulai terjebak kemacetan, seperti di Jatiwaringin, Kaliabang, Medansatria, dan beberapa titik lainnya," ujarnya.

Fenomena ini, kata Saifudaula, akan menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya waktu perjalanan dan tekanan lalu lintas yang lebih awal dari biasanya.

Karena itu, Saifuddaulah menyampaikan permintaannya kepada Wali Kota Bekasi yang akan menjabat agar merancang program-program strategis yang bertujuan untuk menangani masalah kemacetan yang semakin meresahkan.

Staretegi terencana

Dalam upaya menjawab tantangan ini, Saifuddaulah menegaskan pentingnya adanya langkah konkret dan terencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga transportasi, dan masyarakat secara luas.

"Siapa pun yang terpilih, PR-nya harus selesai,” kata Saifudaulah.

Lebih lanjut, kata Saifudaulah, pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap setiap program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Upaya legislatif, kata Saifudaulah, tidak hanya terbatas pada pembuatan peraturan, tetapi juga pada pemastian ketersediaan anggaran yang memadai untuk menjalankan program-program tersebut.

"Dalam konteks ini, DPRD Kota Bekasi berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya demi menciptakan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat," ujarnya.

"Dengan memastikan keberlangsungan program-program yang bermanfaat, DPRD Kota Bekasi bertekad untuk menjadi mitra yang handal dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," sambungnya.

"Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk kepentingan masyarakat,” demikian tutup Saifudaulah.