Klaim BPJS Kesehatan Disorot, Indah Kurnia Dorong Edukasi Rumah Sakit dan Pasien

RMJABAR.COM — Semarang — Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Indah Kurnia, menyoroti persoalan keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Ia mendorong penguatan komunikasi dan edukasi berkelanjutan antara rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan pasien agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai pelayanan medis maupun mekanisme penjaminan.
 

Menurut Indah, ketiga pihak perlu memiliki pemahaman yang sama terkait kriteria kegawatan medis, prosedur penjaminan, serta mekanisme pengajuan dan pembayaran klaim. Perbedaan pemahaman berpotensi menimbulkan persoalan, baik dalam pelayanan kepada pasien maupun penyelesaian tagihan rumah sakit.
 

Hal tersebut disampaikan Indah seusai melakukan kunjungan kerja spesifik BURT DPR RI ke Rumah Sakit (RS) St. Elisabeth Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/11/2026).
 

Perbedaan Kriteria Kegawatan Medis
 

Indah menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah perbedaan penilaian mengenai kondisi kegawatan medis antara rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan pasien.
 

Ia mencontohkan situasi ketika rumah sakit harus memberikan penanganan kepada pasien yang membutuhkan pertolongan, meskipun kondisi tersebut belum memenuhi kriteria penjaminan tertentu.
 

Sebagai ilustrasi, Indah menyebut pasien dengan suhu tubuh 39 derajat Celsius yang sudah merasakan kondisi tidak tertahankan, sementara dalam contoh ketentuan yang ia sampaikan, suhu 40 derajat Celsius menjadi batas penjaminan.
 

“Kalau pasien sudah teriak-teriak tidak tahan, rumah sakit mau tidak mau harus menerima. Pada saat dia menerima, misalnya panas 39 derajat, sementara kalau tidak 40 derajat tidak di-cover, maka biaya perawatannya tidak diganti. Padahal, rumah sakit tetap melakukan perawatan dan penyembuhan terhadap pasien,” ujar Indah.
 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai, kondisi seperti itu dapat memunculkan persoalan dalam proses pengajuan hingga penyelesaian tagihan atau invoice rumah sakit kepada BPJS Kesehatan.
 

Rumah sakit berpotensi menghadapi beban finansial apabila pelayanan medis telah diberikan, tetapi klaim yang diajukan belum dapat diselesaikan atau tidak memperoleh penjaminan.
 

Praktik Pasien Dipulangkan Setelah Tiga Hari
 

Selain persoalan kriteria kegawatan, Indah juga menyoroti keluhan mengenai praktik pasien yang diminta pulang setelah tiga hari menjalani perawatan.
 

Ia mengungkapkan, persoalan tersebut kerap terdengar dalam berbagai pertemuan Komisi IX DPR RI bersama pemangku kepentingan sektor kesehatan.
 

“Tiga hari dipulangkan itu sebenarnya sudah menjadi bahasa sehari-hari. Ini tetap harus kita benahi dan perlu ada literasi kepada petugas medis di lapangan, kepada pasien, dan kepada BPJS itu sendiri. Ketiga pihak harus sama-sama diberikan edukasi supaya memahami,” tegasnya.
 

Menurut Indah, perbedaan pemahaman mengenai mekanisme penjaminan dapat memengaruhi keputusan pelayanan. Rumah sakit, misalnya, berpotensi khawatir biaya perawatan tidak ditanggung BPJS apabila pasien menjalani rawat inap lebih lama.
 

Di sisi lain, pasien juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai ketentuan penjaminan serta pertimbangan medis yang mendasari keputusan perawatan.
 

Karena itu, keputusan mengenai lama perawatan perlu dipahami berdasarkan pertimbangan medis dan ketentuan penjaminan yang berlaku, bukan semata-mata karena adanya anggapan bahwa perawatan lebih dari tiga hari tidak akan dibayar.
 

Komunikasi Rumah Sakit dan BPJS Perlu Diperkuat
 

Indah mendorong komunikasi yang lebih intensif antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan untuk meluruskan informasi yang berkembang di lapangan.
 

Ia menilai, anggapan bahwa pasien harus dipulangkan setelah tiga hari karena rumah sakit khawatir tidak memperoleh pembayaran perlu diklarifikasi bersama.
 

“Kalau kita tanya ke BPJS, sebenarnya tidak begitu. Jadi, perlu sedikit duduk bersama secara terus-menerus. Semoga ke depan bisa lebih baik,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I tersebut.
 

Menurutnya, edukasi tidak cukup hanya diberikan kepada pasien. Petugas medis dan pihak BPJS Kesehatan juga perlu memiliki pemahaman yang selaras agar pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan lebih baik.
 

Regulasi Mengatur Pembayaran Klaim Maksimal 15 Hari
 

Sebagai informasi, mekanisme pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2024.
 

Berdasarkan Pasal 76 Perpres tersebut, BPJS Kesehatan wajib menerbitkan berita acara kelengkapan berkas klaim paling lambat 10 hari sejak klaim diajukan dan diterima.
 

Apabila berita acara kelengkapan berkas tidak diterbitkan dalam jangka waktu tersebut, berkas klaim dinyatakan lengkap.
 

Selanjutnya, BPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) paling lambat 15 hari sejak berita acara kelengkapan berkas diterbitkan atau sejak berkas dinyatakan lengkap sesuai ketentuan tersebut.
 

Regulasi juga mengatur bahwa apabila pembayaran jatuh pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Selain itu, terdapat ketentuan denda bagi BPJS Kesehatan apabila pembayaran terlambat sesuai ketentuan Pasal 76.
 

Sementara itu, berdasarkan keterangan BPJS Kesehatan yang diberitakan pada Oktober 2026, rata-rata waktu pembayaran klaim rumah sakit sepanjang 2025 tercatat sekitar 13,6 hari kalender sejak dokumen dinyatakan lengkap.
 

Angka tersebut merupakan rata-rata nasional dan tidak serta-merta menggambarkan kondisi setiap rumah sakit maupun penyelesaian seluruh klaim yang diajukan.
 

Indah berharap komunikasi antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan terus diperkuat agar perbedaan pemahaman serta persoalan administrasi penjaminan tidak menghambat pelayanan kesehatan dan merugikan pasien.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.