Gibran Mundur, Hasto Ingatkan Bahaya Kekuasaan yang Abaikan Etika dan Moral

RMJABAR.COM — Jakarta — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI harus menjadi momentum koreksi besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 

Hasto menyebut peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, melainkan menyangkut legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, serta tanggung jawab moral pemimpin kepada rakyat.
 

"Kami mencermati pengunduran diri Saudara Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi pelajaran penting guna melakukan koreksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Hasto di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
 

PDIP Soroti Etika dan Legitimasi Kekuasaan
 

Menurut Hasto, dinamika politik tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap praktik demokrasi yang hanya mengedepankan prosedur hukum, tetapi mengabaikan etika dan moral dalam penyelenggaraan kekuasaan.
 

Ia menegaskan, demokrasi Indonesia harus berlandaskan kedaulatan rakyat, bukan kekuasaan yang diwariskan melalui budaya feodal.
 

"Republik Indonesia didirikan di atas prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa, bukan pula kekuasaan yang diwariskan atas dasar budaya feodal," tegasnya.
 

Semua Warga Negara Setara di Hadapan Hukum
 

Hasto juga mengingatkan pentingnya prinsip keadilan dan kesetaraan warga negara dalam setiap proses politik, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan nasional.
 

Ia mengutip pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa tidak seorang pun boleh berada di atas hukum dan konstitusi.
 

"Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak seorang pun dapat berada di atas hukum dan konstitusi," kata Hasto.
 

Pengunduran Diri Tak Hapus Tanggung Jawab Konstitusional
 

PDIP, lanjut Hasto, menghormati hak konstitusional setiap warga negara, termasuk hak untuk menempuh upaya hukum.
 

Namun, pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional ataupun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah berlangsung.
 

Ia menekankan seluruh proses ketatanegaraan harus berjalan transparan, tertib, serta sesuai dengan UUD 1945.
 

PDIP Serukan Pemulihan Etika Demokrasi
 

Hasto menegaskan jabatan publik seharusnya menjadi sarana pengabdian kepada rakyat, bukan instrumen ambisi pribadi atau reproduksi kekuasaan.
 

Karena itu, PDIP mengajak seluruh kekuatan politik menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum memperkuat independensi lembaga negara, supremasi hukum, dan etika demokrasi.
 

"Kami mengajak seluruh kekuatan politik menjadikan peristiwa ini sebagai momentum koreksi nasional terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan, penguatan independensi lembaga negara, supremasi hukum serta pemulihan etika demokrasi," tandasnya.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.