Diplomasi Parlemen Harus Suarakan Kepentingan Rakyat Indonesia di Dunia

RAJAMEDIA.CO — Tasikmalaya — Diplomasi parlemen bukan sekadar menghadiri forum internasional atau membangun hubungan antarlembaga legislatif. Lebih dari itu, diplomasi harus menjadi sarana menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat Indonesia di panggung global.
 

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, saat kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Universitas Mayasari Bakti (UMB), Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2026).
 

“Tapi kehadiran kami di sana adalah bagian dari menyuarakan suara dari masyarakat Indonesia, kepentingan masyarakat Indonesia di forum-forum internasional,” ujar Husein.
 

BKSAP Ikuti 30–40 Forum Internasional Setiap Tahun
 

Husein menjelaskan, BKSAP mewakili DPR RI dalam berbagai forum kerja sama antarparlemen, baik bilateral maupun multilateral.
 

Dalam satu tahun, terdapat sekitar 30 hingga 40 forum internasional yang diikuti BKSAP. Di antaranya Inter-Parliamentary Union (IPU) dan forum parlemen ASEAN.
 

Selain itu, BKSAP juga membangun jaringan kerja sama bilateral dengan 102 negara.
 

Menurut Husein, berbagai forum tersebut menjadi ruang strategis bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan kepentingan nasional dalam menghadapi dinamika global.
 

Palestina dan Rohingya Jadi Perhatian Diplomasi Indonesia
 

Husein menegaskan, diplomasi parlemen juga memiliki peran penting dalam menyuarakan persoalan kemanusiaan yang menjadi perhatian masyarakat internasional.
 

Isu Palestina dan Rohingya, misalnya, terus disampaikan dalam berbagai forum internasional agar mendapatkan perhatian dan menjadi bagian dari pembahasan maupun resolusi yang dihasilkan.
 

Ia menilai, suara Indonesia perlu terus diperjuangkan melalui jalur diplomasi, termasuk melalui kerja sama antarparlemen.
 

Tantangan Global Semakin Kompleks
 

Dalam kesempatan tersebut, Husein juga menyoroti berbagai tantangan global yang semakin memengaruhi kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.
 

Tantangan itu meliputi konfrontasi geoekonomi, konflik bersenjata, disinformasi, krisis iklim, ketimpangan ekonomi, ancaman keamanan siber, hingga perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
 

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut membutuhkan respons diplomasi yang adaptif agar Indonesia mampu menjaga kepentingan nasional sekaligus memperkuat posisinya dalam pergaulan internasional.
 

BKSAP Dorong Kampus Terlibat dalam Regulasi AI
 

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menekankan pentingnya melibatkan perguruan tinggi dalam pembahasan isu-isu global, khususnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan.
 

Menurut Bramantyo, kalangan akademisi memiliki pengetahuan dan perspektif yang dapat menjadi masukan penting dalam merumuskan regulasi AI, baik di tingkat internasional maupun nasional.
 

“Harapannya dengan hadir di kampus-kampus, kita juga bisa mendapatkan masukan tentang bagaimana kita bisa meregulasi AI ini secara regulasi internasional maupun juga nanti ke depannya menjadi acuan untuk regulasi di Indonesia itu tersendiri,” ujar Bramantyo.
 

Pendidikan dan Kemampuan Berpikir Kritis Jadi Perhatian
 

Bramantyo juga menyoroti tantangan perkembangan AI terhadap dunia pendidikan, terutama dalam menjaga kemampuan berpikir kritis mahasiswa di tengah semakin luasnya pemanfaatan teknologi.
 

Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang diterapkan negara lain tidak bisa begitu saja diadopsi di Indonesia. Setiap regulasi harus mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan nasional.
 

Karena itu, dialog dengan perguruan tinggi menjadi penting untuk memperoleh masukan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.
 

Diplomasi Parlemen Harus Menyerap Aspirasi Masyarakat
 

Melalui kunjungan ke Universitas Mayasari Bakti, BKSAP DPR RI berharap dapat menghimpun pandangan dan pemikiran dari kalangan akademisi untuk memperkaya perspektif Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan internasional.
 

Keterlibatan perguruan tinggi juga diharapkan memperkuat kualitas pembahasan kebijakan, khususnya dalam merespons perkembangan teknologi dan tantangan global.
 

Dengan demikian, diplomasi parlemen tidak hanya menjadi ruang komunikasi antarlembaga legislatif, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat, pemikiran akademisi, dan kepentingan nasional di tingkat dunia.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.