Pertemuan dengan Sjafrie Diluruskan Yusril, Tegaskan Tak Bahas Cawapres!
RMJABAR.COM – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pertemuannya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Jumat (20/11/2026), tidak membahas isu calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Yusril juga membantah pertemuan tersebut menyinggung kasus penyadapan dan dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
"Nggaklah. Saya juga nggak nanya. Pak Menhan juga nggak ngomong apa-apa," kata Yusril dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Tak Bahas Isu Politik dan Kasus Hukum
Yusril menjelaskan, pertemuannya dengan Sjafrie berlangsung dalam konteks pembahasan agenda legislasi, khususnya persiapan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Ia meyakini Menhan memahami batas tugas dan kewenangannya, termasuk dalam menyikapi persoalan penyadapan dan dugaan makar yang menjadi ranah penegakan hukum kepolisian.
"Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya," ujar Yusril.
Yusril menjelaskan, Kemenko Kumham Imipas turut terlibat dalam penanganan aspek hukum perkara tersebut, terutama terkait penerapan dan penafsiran ketentuan mengenai penyadapan serta tindak pidana makar berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Bahas Revisi UU Pertahanan Negara
Menurut Yusril, pertemuan tersebut merupakan undangan Sjafrie untuk membahas persiapan revisi UU Pertahanan Negara yang saat ini tengah digarap bersama Komisi I DPR RI.
Revisi regulasi tersebut ditargetkan dapat diajukan pada awal 2027. Sjafrie berharap Yusril membantu mempercepat proses penyiapan dan pembahasannya.
"Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati," ungkapnya.
Yusril menyatakan siap membantu proses penyiapan rancangan undang-undang tersebut. Namun, pembahasan teknis di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Tantangan Geopolitik hingga Perang Siber
Yusril menilai perubahan UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman dan tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Ia menyebut perubahan geopolitik global, perkembangan teknologi militer, perang siber atau cyber war, hingga kecerdasan buatan (AI) menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan aturan baru.
"Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah," jelasnya.
Silaturahmi Dua Tokoh Lama
Selain agenda legislasi, pertemuan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi bagi Yusril dan Sjafrie yang telah saling mengenal sejak 1990-an.
Yusril mengenang, ketika dirinya menjabat sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara, Sjafrie mengemban tugas sebagai Pangdam Jaya.
Keduanya juga pernah berada dalam situasi pemerintahan yang penuh tantangan, termasuk saat penanganan kerusuhan Mei 1998 dan minggu-minggu terakhir pemerintahan Presiden Soeharto.
Dengan demikian, Yusril menegaskan pertemuannya dengan Menhan Sjafrie memiliki agenda utama membahas pembaruan regulasi pertahanan nasional, bukan membicarakan isu pergantian cawapres maupun perkara hukum yang tengah menjadi sorotan.
RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.![]()
Pulitik Jero 5 hari yang lalu
Pulitik Jero | 6 hari yang lalu
Pulitik Jero | 1 minggu yang lalu
Pulitik Jero | 1 minggu yang lalu
Pulitik Jero | 4 hari yang lalu
Bale Jabar | 1 minggu yang lalu
Pamanggih | 4 hari yang lalu
Bale Maung | 2 hari yang lalu
Bale Jabar | 5 hari yang lalu
Hukum | 3 hari yang lalu