Revisi UU Pemilu, Aria Bima Minta MasukanEvaluasi Pemilu 2019 dan 2024
RMJABAR.COM – Bali – Evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024 harus menjadi pijakan utama dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pembaruan regulasi dinilai harus menjawab persoalan nyata di lapangan, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan politik jangka pendek.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, saat memimpin Kunjungan Kerja Panja Penyusunan Perubahan RUU Pemilu di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, pengalaman dua kali pelaksanaan pemilu serentak harus menjadi bahan evaluasi untuk menentukan aturan yang masih relevan, perlu disempurnakan, maupun membutuhkan rekonstruksi secara mendasar.
"Pengalaman 2019 dan 2024 harus menjadi bahan evaluasi yang efektif untuk mengidentifikasi bagian mana yang masih relevan dipertahankan, mana yang perlu disempurnakan, dan mana yang membutuhkan rekonstruksi norma secara mendasar," ujar Aria Bima.
Banyak Persoalan Pemilu Perlu Dibenahi
Aria Bima mengungkapkan, pelaksanaan Pemilu 2019 dan 2024 masih menyisakan sejumlah persoalan yang berdampak terhadap kualitas demokrasi, termasuk menurunnya kompetensi pemilih.
Karena itu, Komisi II DPR RI membutuhkan kajian empiris dan masukan objektif dari kalangan perguruan tinggi untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam regulasi kepemiluan.
Persoalan yang menjadi perhatian antara lain kompleksitas pemilu serentak, beban kerja penyelenggara, penataan daerah pemilihan, akurasi data pemilih, pencalonan, pendanaan kampanye, penggunaan teknologi informasi, hingga efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.
"Kita menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kompleksitas keserentakan pemilu, beban kerja penyelenggara, penataan daerah pemilihan, akurasi data pemilih, pencalonan, pendanaan kampanye, penggunaan teknologi informasi, hingga efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu," tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Bali Catat Partisipasi Pilpres 83,34 Persen
Dalam forum tersebut, Gubernur Bali I Wayan Koster turut menyampaikan pengalaman pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayahnya.
Bali mencatat tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2024 sebesar 83,34 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 81,7 persen.
Koster menyebut capaian tersebut tidak terlepas dari kesiapan pemerintah daerah, termasuk dukungan anggaran bagi KPU, Bawaslu, serta unsur keamanan.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemilu membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya penyelenggara pemilu.
"Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa kesuksesan pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi juga membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, dukungan anggaran, kesiapan pemerintah daerah, pendidikan politik masyarakat, serta dukungan keamanan," papar Koster.
Libatkan Rektor dan Guru Besar Empat Kampus
Kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Bali juga melibatkan rektor dan guru besar dari empat perguruan tinggi, yakni Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Ngurah Rai, dan Universitas Pendidikan Nasional Bali.
Forum tersebut membahas sejumlah isu strategis pasca-Pemilu 2019 dan 2024. Di antaranya evaluasi sistem proporsional terbuka, desain keserentakan pemilu, reformulasi parliamentary threshold, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, hingga kedudukan hukum Sirekap.
Masukan dari kalangan akademisi diharapkan dapat memperkaya kajian Komisi II DPR RI dalam menyusun perubahan regulasi kepemiluan.
Hasil Evaluasi Jadi Landasan Perubahan RUU Pemilu
Seluruh catatan empiris dari Pemerintah Provinsi Bali dan rekomendasi akademik akan dirangkum menjadi dokumen inventarisasi permasalahan Pemilu 2019 dan 2024.
Dokumen tersebut selanjutnya menjadi landasan Komisi II DPR RI dalam menyusun rumusan norma dan perubahan pasal dalam RUU Pemilu.
Penyusunan perubahan regulasi itu dijadwalkan berlanjut pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Dengan evaluasi yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, revisi UU Pemilu diharapkan mampu menjawab persoalan penyelenggaraan pemilu sekaligus memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.![]()
Pulitik Jero 4 hari yang lalu
Pulitik Jero | 6 hari yang lalu
Pulitik Jero | 1 minggu yang lalu
Pulitik Jero | 6 hari yang lalu
Pulitik Jero | 4 hari yang lalu
Bale Jabar | 1 minggu yang lalu
Pamanggih | 4 hari yang lalu
Bale Maung | 2 hari yang lalu
Bale Jabar | 5 hari yang lalu
Hukum | 3 hari yang lalu