Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Menteri Hukum: Usul Baik, Perlu Dipertimbangkan!
RMJABAR.COM - Polkam, Jakarta - Pilkada tidak langsung, pemilihan dipilih langsung oleh DPRD merupakan wacana baik yang perlu dipertimbangkan.
Hal itu disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12).
"Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya Pilkada langsung," ujar Supratman.
Kedua, Supratman menjelaskan terkait efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Belum lagi, kata Suprarman, menyangkut aspek sosial dan kerawanan.
Supratman menuturkan wacana tersebut sudah bergulir dari pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
"Sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya. Dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat. Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa," tuturnya.
Supratman menekankan wacana tersebut belum diputuskan. Dia mengatakan pemerintah akan mengkaji wacana tersebut secara mendalam.
"Nah karena itu beri kesempatan kepada pemerintah dan termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian dan ini saya pikirkan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita di tahun 2029. Masih panjang ya," terang Supratman.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mendukung perbaikan sistem Pilkada dengan cara pemilihan gubernur yang dipilih langsung oleh anggota DPRD.
Prabowo menilai hal itu sebagaimana yang diterapkan di negara lain. Menurutnya, dengan menerapkan sistem itu bisa lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," ujarnya.
"Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya bener nggak?," kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis, 12 Desember 2024.
Menurutnya, uang negara yang habis puluhan triliun untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk program yang bermanfaat bagi rakyat kecil.
Politik | 4 hari yang lalu
Bale Dewan | 6 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Bale Jabar | 3 hari yang lalu
Hukum | 5 hari yang lalu
Opini | 4 hari yang lalu
Hukum | 2 hari yang lalu
Bale Jabar | 4 hari yang lalu
Hukum | 3 hari yang lalu