Sinkronisasi Kebijakan! Ara–Dedi Mulyadi Satukan Arah Perumahan Jawa Barat

RMJABAR.COM - Bandung, Perumahan Rakyat — Pemerintah pusat dan daerah menyatukan langkah untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat di Jawa Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berdiskusi langsung dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) serta para pengembang perumahan guna menyelaraskan kebijakan perizinan, pembiayaan, dan tata ruang perumahan.
 

Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis (22/1/2026) dan menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan perumahan tetap berjalan cepat, tertib, dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan mitigasi bencana.
 

Perizinan Harus Sejalan dengan Tata Ruang dan Lingkungan
 

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan pusat dan daerah agar program perumahan tidak terhambat di lapangan.

“Hari ini kami berdiskusi bersama Gubernur Jawa Barat dan para pengembang perumahan untuk menyelaraskan kebijakan perizinan, pembiayaan, dan tata ruang perumahan di Jawa Barat,” ujar Maruarar.
 

Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai konsisten menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus tetap berpihak pada pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.
 

“Saya mengapresiasi komitmen Gubernur Jawa Barat dalam menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memastikan kebutuhan hunian masyarakat tetap terpenuhi,” tegasnya.
 

Dedi Mulyadi: Tidak di Kawasan Rawan Bencana, Perizinan Bisa Jalan
 

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat pada prinsipnya mendukung percepatan pembangunan perumahan, sepanjang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan aman dari risiko bencana.

“Selama lokasi tidak berada di kawasan rawan bencana, proses perizinan perumahan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Dedi.
 

Menurutnya, pendekatan kehati-hatian justru diperlukan agar pembangunan perumahan tidak menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial di kemudian hari.
 

Kajian Spasial Berbasis Akademik
 

Saat ini, Pemprov Jawa Barat tengah melakukan kajian komprehensif bersama sejumlah perguruan tinggi untuk memetakan secara spasial potensi kerawanan bencana serta kawasan yang layak dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.
 

Hasil kajian tersebut rencananya akan disampaikan secara bertahap mulai Februari 2026 melalui Surat Edaran Gubernur, sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pengembang.
 

Sinergi Pusat–Daerah Kunci Keberhasilan
 

Menteri PKP menegaskan, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan perumahan tidak hanya cepat, tetapi juga tertib, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat.
 

“Kolaborasi pusat dan daerah harus terus diperkuat agar program perumahan berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Maruarar.