"Operasi Penggelembungan" Suara PSI Dibeberkan Rommy PPP, Begini Modusnya!

RMJABAR.COM - Politik - Operasi penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024 diminta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk dihentikan.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP,  M. Romahurmuziy. Pria yang akrab disapa Rommy itu mengaku bahwa dirinya sudah mendengar masalah tersebut sejak sebelum pemilu.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP,  M. Romahurmuziy.

Diterangkan Rommy bahwa ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah.

Penargetan tersebut dilakukan lantaran diduga agar PSI memperoleh 50.000 suara di tiap kabupeten/kota di Pulau Jawa, dan 20.000 suara di tiap kabupaten/kota di luar Pulau Jawa.

Caranya, kata Rommy, dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu, yang pernah dipimpin salah seorang menteri untuk memobilisasi suara PSI coblos gambar.

"Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya, yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu," ujar Romy melalui keterangan resminya, mengutip laman Disway.id, Senin (4/3).

"Namun, sepertinya tidak berjalan dengan mulus sehingga perolehan berdasarkan quick count jauh di bawah harapan lolos parliamentary threshold (ambang batas parlemen),” sambungnya.

Lanjut Rommy, akurasi quick count menurut pimpinan lembaga-lembaga survei senior adalah plus-minus 1 persen, sehingga untuk lolos PT 4 persen dibutuhkan setidaknya angka QC lebih dari 3 persen.

Artinya, kata Rommy, kalau sebuah partai mendapat quick count 3 persen, dalam real count dapat dibenarkan jika mendapat 4 persen, atau bisa juga sebaliknya bisa dibenarkan jika hanya mendapat 2 persen. Sedangkan angka di seluruh lembaga survei, quick count PSI tertinggi kurang dari 2,95 persen.

Lebih lanjut, Rommy juga mengaku bahwa dirinya mendapat informasi kalau ada upaya pelolosan PSI ke parlemen dengan 2 modus.

Adapun modus tersebut menurut Rommy yakni, memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil, yang jauh dari lolos ambang batas partai kepada coblos gambar partai tersebut dan memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut.

"Setelah melihat Sirekap bebebrapa hari terakhir, mulai muncul keanehan-keanehan yang disinyalir oleh beberapa surveyor seperti Prof Burhan Muhtadi dan Yunarto Wijaya,” jelasnya.

Romy mengingatkan, bahwa setiap tindakan memanipulasi hasil pemilu mengandung delik pidana pemilu.

"Dan melindungi setiap 1 suara rakyat, adalah sama dengan mengawal kelurusan demokrasi di Indonesia," demikian Rommy.