Laode M Syarif Sebut Pembagian Bansos Tanpa Mensos Masuk Peyalagunaan

RMJABAR.COM -  Polhukam - Akhir-akhir Presiden Joko Widodo gencar membagikan bantuan sosial (Bansos) ke daerah-daerah. Namun ada yang luput, pembagian bantuan sosial (bansos) tanpa menyertakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Nah pembagian bansos jelang Pemilu 2024 tanpa Mensos Risma itu bisa dinilai sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan. Pendapat itu seperti disampaikan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis, (1/1).

“Kalau disebarkan-sebarkan itu, apalagi yang diberikan oleh yang di luar Kementerian (Sosial), ya itu saya pikir sudah penyalahgunaan bansos,” tegas Laode.

Menurut Laode, masyarakat ingin bansos dijalankan sesuai aturan. Penyalurannya pun diminta tidak dibarengi dengan embel-embel kepentingan politik.

"Kami di masyarakat sipil ingin melihat bahwa semua itu dijalankan dengan akuntabel, dan sesuai aturan. Jangan semua diterabas, kalau semua diterabas, negara apa kita ini?” ucap Laode.
 
Laode megatakan transparansi dalam penyaluran bansos dinilai penting. Salah satunya dengan memastikan penerimanya adalah masyarakat yang membutuhkan.

“Ketika saya di KPK, dan menurut masyarakat sipil, itu bansos adalah bantuan sosial yang diberikan hanya kepada yang membutuhkan,” ujar Laode.

Menurut Laode, bansos merupakan lahan panas yang penyalurannya bisa dimainkan. Dia menyontohkan penambahan jumlah sawah saat pemerintah mengadakan subsidi pupuk.

"Waktu di KPK, masih ingat, ketika mereka (pemerintah) bicara tentang subsidi pupuk, tiba-tiba jumlah sawah di seluruh Indonesia bertambah jumlahnya, tapi, ketika misalnya ada program ekstensifikasi pertanian, tiba-tiba jumlah sawah di kabupaten itu menurun,” demikian tutup Laode melansir laman metrotvnews.