Kota Bekasi Pasca Banjir: Kerugian Capai 100 Miliar, Pemulihan Butuh Waktu

RMJABAR.COM - Bekasi, Raja Media -  Banjir yang melanda Kota Bekasi pada awal Maret lalu meninggalkan dampak yang signifikan. Selain merendam puluhan ribu rumah warga, bencana ini juga menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.
 

Berdasarkan data terbaru dari DPRD Kota Bekasi, total kerugian akibat banjir ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar. Angka ini jauh melampaui alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) dalam APBD Kota Bekasi 2025 yang hanya sebesar Rp65,3 miliar.
 

Meski air telah surut dan warga mulai kembali ke rumah masing-masing, pemulihan pascabanjir masih menjadi tantangan besar. Infrastruktur rusak, fasilitas publik terdampak, dan kebutuhan anggaran untuk pemulihan terus bertambah.
 

Tantangan Pemulihan
 

DPRD Kota Bekasi pun bergerak cepat. Rapat koordinasi dengan 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah digelar untuk membahas langkah-langkah pemulihan. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama.
 

"Masalahnya, BTT yang dialokasikan setelah evaluasi gubernur itu hanya mencakup Rp65,3 miliar, sementara kebutuhannya ini luar biasa," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary.
 

Lebih lanjut, kerugian terbesar berasal dari sektor infrastruktur yang mencapai Rp101 miliar. Selain itu, aset pemerintah senilai Rp585 juta dan sektor pendidikan dengan kerugian Rp23 miliar juga masuk dalam daftar prioritas pemulihan.
 

Banjir kali ini berdampak pada 26.887 rumah warga di delapan kecamatan. Itu belum termasuk kerugian pribadi yang dialami warga, baik dari sisi materi maupun sosial.
 

Normalisasi Kali Bekasi
 

Selain perbaikan fasilitas publik, tantangan lain yang dihadapi adalah kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Bekasi.
 

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi mencatat kerugian di sepanjang aliran Kali Bekasi mencapai Rp65 miliar. Kerusakan ini mencakup longsor di beberapa titik serta jembatan yang terdampak arus deras banjir.
 

"Kita menginventarisasi jumlah kerusakan itu lumayan banyak juga, hampir sekitar Rp65 miliar untuk sisi kiri dan kanan DAS Kali Bekasi," ungkap Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Aceng Solahudin.
 

Namun, kewenangan penanganan Kali Bekasi ada di pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Oleh karena itu, koordinasi lintas pemerintahan menjadi kunci dalam penanganan jangka panjang.
 

Normalisasi kali menjadi langkah yang tidak bisa dihindari. Pengerukan sedimentasi, perbaikan tanggul, peningkatan drainase, hingga pembangunan kolam retensi perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap musim hujan.
 

"Pasti harus kita lakukan, karena kalau melihat arahan gubernur kan hulu ke hilir," tambah Aceng.
 

Harapan Bantuan Pemerintah
 

Melihat besarnya kebutuhan anggaran, DPRD Kota Bekasi berharap ada tambahan dana dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.
 

"Kalau anggaran dari Kota Bekasi bisa mengcover sekian persen dari total kebutuhan, kita berharap tambahannya bisa diberikan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Latu.
 

Saat ini, upaya pemulihan terus berjalan. Namun, pertanyaan terbesar tetap ada: apakah upaya ini cukup untuk mencegah bencana serupa di masa depan?
 

Bekasi kembali diuji. Sejauh mana kota ini siap berbenah, waktu yang akan menjawab.