Gagal SNBP Gegara Sekolah Lalai, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Pasang Badan!

RMJABAR.COM - Bandung, 26 Februari 2025 – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak tinggal diam melihat banyak siswa SMA/SMK kelas 3 di Jabar yang gagal ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Penyebabnya? Kelalaian sekolah yang telat mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS)!
 

Merasa ini bukan salah siswa, Dedi langsung turun tangan. Ia mengirim surat resmi ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, meminta pertimbangan khusus agar para siswa yang terdampak tetap bisa ikut SNBP.
 

"Saya sudah komunikasi dengan Menteri Dikti dan mengirim surat terkait sekolah yang siswanya tidak masuk pendaftaran SNBP karena sekolah terlambat mengirimkan data. Ini bukan kesalahan siswa, tetapi pihak sekolah," kata Dedi dalam kanal YouTube KDM Channel, Rabu (25/2/2025).
 

Siswa Demo, Gagal Kuliah Gegara Sekolah Lalai
 

Kegagalan ikut SNBP ini memicu aksi protes di beberapa sekolah di Jabar. Siswa-siswi kecewa berat karena kesempatan emas masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tanpa tes sirna begitu saja.
 

Pengisian PDSS seharusnya selesai pada 31 Januari 2025. Namun, beberapa sekolah telat, menyebabkan para siswa otomatis gugur dari seleksi. Sekolah yang kena dampaknya antara lain SMAN 4 Karawang, SMKN 1 Depok, dan SMAN 1 Cileunyi.
 

Gubernur Dedi mengaku sudah melampirkan nama-nama siswa yang terdampak dalam surat ke Menteri, berharap ada kebijakan khusus.
 

"Saya kirim surat langsung beserta nama-nama siswanya, semoga ada pertimbangan karena ini bukan kelalaian siswa tetapi pihak sekolah," tegasnya.
 

Dedi Juga Larang Study Tour yang Bikin Orang Tua Ngutang!
 

Selain memperjuangkan hak siswa SNBP, Dedi juga menegaskan larangan study tour ke luar Jawa Barat serta kegiatan perpisahan yang membebani orang tua dengan biaya tinggi.
 

"Tingginya angka pinjaman online (pinjol) di Jabar, salah satunya karena biaya sekolah. Jangan sampai orang tua ngutang buat study tour atau perpisahan. Ini harus dihentikan!" tegasnya.
 

Dedi menekankan bahwa acara kelulusan harus kreatif dan dikelola oleh siswa melalui OSIS, tanpa campur tangan sekolah atau guru.
 

"Kalau mau iuran, silakan, tapi jangan memberatkan. Dan tidak perlu mendramatisasi serta berkomentar aneh-aneh," pungkasnya.
 

Langkah tegas Gubernur Dedi ini mendapat respons positif dari masyarakat. Sekarang, bola ada di tangan pemerintah pusat, apakah akan memberi solusi bagi siswa yang gagal SNBP karena kesalahan sekolah? Kita tunggu saja!
 

Sumber: Humas Jabar