Efisiensi Anggaran - Kabinet Gemuk: Paradoks?

RMJABAR.COM - PEMERINTAH selalu menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Pemotongan dana operasional, restrukturisasi birokrasi, hingga digitalisasi layanan publik digadang-gadang sebagai cara untuk memangkas pengeluaran negara.

Tapi di sisi lain, kabinet pemerintahan lebih besar alias kabinet gemuk.

Jadi pertanyaan: Apakah efisiensi benar-benar diterapkan atau justru menjadi jargon semata?

Efisiensi di Atas Kertas?

Pemotongan anggaran selalu menjadi langkah populer ketika pemerintah ingin menunjukkan komitmen terhadap efisiensi. Tapi, apakah pemotongan tersebut dilakukan dengan perhitungan matang atau hanya sekadar simbolis?

Di beberapa sektor, efisiensi memang bisa dilakukan tanpa mengorbankan layanan publik. Misalnya, dengan digitalisasi dan otomatisasi, beberapa tugas birokrasi bisa dijalankan dengan lebih cepat dan murah. 

 

Namun, jika pemotongan anggaran justru dilakukan di sektor yang krusial—seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial—maka rakyat yang akan menanggung dampaknya.

Sementara itu, jumlah kementerian dan kursi menteri yang gemuk, justru berpotensi meningkatkan beban anggaran, belum nambah wakil menteri (Wamen) serta staf-staf khusus. Bisa dipastikan, setiap kementerian butuh anggaran operasional, dan fasilitas yang tidak sedikit.

Jika pemerintah benar-benar ingin berhemat, mengapa tidak cukup dengan kabinetnya yang lebih ramping dan efisien?

Kebutuhan atau Kompromi?

 

Ada beberapa alasan mengapa kabinet bisa membesar:

 

1. Bagi-bagi Kekuasaan

 

Dengan koalisi yang besar, ada banyak pihak yang harus diakomodasi. Menambah kementerian bisa menjadi cara untuk menjaga stabilitas politik.

 

2. Pembagian Fokus Kerja

 

Dalam beberapa kasus, pemisahan kementerian bisa membuat sektor tertentu lebih fokus dan berkembang lebih cepat. Namun, tanpa koordinasi yang baik, justru bisa menambah tumpang tindih kewenangan.

 

3. Janji Kampanye yang Harus Ditunaikan

Setiap calon pemimpin punya visi yang ingin diwujudkan. Bisa jadi, kabinet besar dianggap sebagai solusi untuk memastikan berbagai program bisa berjalan optimal.

Namun, perlu diingat, kabinet yang besar tidak selalu berarti efektif. Justru semakin banyak kementerian, semakin panjang jalur birokrasi yang harus dilewati dalam pengambilan keputusan. Alih-alih cepat dan gesit, pemerintah bisa terjebak dalam kebijakan yang lamban dan berbelit.

Jalan Tengah: Efisiensi Tanpa Mengorbankan Stabilitas

Kabinet besar memang tidak bisa dihindari, dengan sejumlah alasan tadi. Setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Struktur yang jelas. Jangan sampai ada kementerian dengan tugas yang tumpang tindih.

2. Evaluasi berkala. Menteri dan kementeriannya harus dievaluasi ketat. Jika tidak efektif, harus ada konsekuensi tegas.

3. Reformasi birokrasi yang nyata. Jangan hanya menambah jumlah kementerian, tapi juga pastikan birokrasi di dalamnya lebih ramping dan cepat.

Pada akhirnya, publik ingin melihat hasil, bukan sekadar wacana. Jika pemotongan anggaran benar-benar demi efisiensi, maka rakyat akan menerima dengan lega hati. 

 

Jika tidak, maka paradoks ini hanya akan menjadi kontradiksi yang semakin sulit diterima rakyat. Wallahu'alam.