Dinasti Wangsit Pilkada

RMJABAR.COM - Catatan Redaksi -  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sudah  depan mata. Perhatian publik pun tertuju ke Pilkada pasca gelaran Pilpres.

Banyak isu yang kerap diperbincangkan seputar Pilkada, baik di dunia nyata maupun maya.

Tentunya tentang petahana yang akan maju kembali dan sang penantang.

Dinasti politik muncul dan seakan menjadi patron pasca Gibran Rakabuming Raka sukses menjadi Wapres setelah melewati berbagai rintangan.

Selain dinasti politik, wangsit politik pun ramai digunjingkan. Terutama, buat pendatang baru wangsit ini menjadi barang mahal, karena katanya bisa menentukan nasib dan bahkan kemenangan.

Inilah demokrasi, semuanya bebas, walau kadang ga masuk akal.

Tahun ini, Pilkada Serentak dilaksanakan di 37 provinsi, kemudian 508 kabupaten/kota. Pelaksanaan pilkada tahun ini digelar pada tanggal 27 November 2024.

Dipastikan Pilkada ini akan lebih besar daripada Pilkada sebelumnya.

Politik dinasti hampir terjadi di semua daerah, (tidak semua) masih ada daerah yang bebas zona ini. Tapi kebanyakan ya dinasti.

Bahkan suatu daerah 'kuadrat'. Suami mencalonkan diri di pilkada provinsi, istri mencalonkan diri di pilkada kabupaten.

Dinasti politik dan Wangsit?

Politik dinasti sendiri merupakan sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.

Dinasti politik lebih indentik dengan 'kerajaan'. Sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak.

Berkaca dari perjalanan kepala-kepala daerah yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bukti politik dinasti lebih mengedepankan hegemoni kekuasaan dan kekayaan.

Sementara masyarakat hanya dijadikan alat kekuasaanya dengan janji-janji surga.

'Wangsit' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut dengan pesan atau amanat yang diterima oleh seseorang secara gaib dari tuhan yang maha esa.

Proses untuk mendapatkan wangsit, seseorang harus sungkem ke orang tua atau keluarganya dan petunjuk dari guru spiritual.

Untuk menentukan sikap dan pilihannya ya menunggu wangsit.

Cocokologi

Pilkada  tidak terlepas dari wangsit. Wangsit yang dimaksud adalah 'wangsit politik', siapa saja yang maju sebagai calon kepala daerah harus mendapatkan wangsit dulu dari partai politik.

Berupa apa? Ya berupa surat dukungan.

Yang dibisikan kepada pimpinan parpol, baik lewat elit parpol, orang dekat maupun pemodal itulah wangsit.

Mendapat wangsit partai politik tidak mudah, harus mengeluarkan energi besar dan terkadang biaya yang cukup besar 'Wangdisik'.

Mahar politik tidak lepas dari proses mendapatkan wangsit politik tadi.

Pada akhirnya, baik dinasti, wangsit dan mahar sesuatu yang tidak diharamkan, karena begitulah demokrasi.

Yang haram ketika melakukan pelanggaran, kalau tidak ketauan. Ya gitu deh.