Bidik "Kardus Duren", Aktivis NU Ingatkan KPK Jangan Terjebak Dinamika Politik

Raja Media Jabar, Hukum - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menguatkan posisinya sebagai instrumen hukum, jangan sampai terjebak dalam dinamika politik yang sedang menghangat.

Demikian disampaikan Direktur Center for Stategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari, Jumat (28/10).

Sholeh merujuk pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang menyebutkan akan mendalami lagi kasus 'kardus duren' yang menyeret nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ia menilai statement Ketua KPK itu penuh muatan politik.

"Kita apresiasi KPK kalau mau angkat lagi kasus itu, tapi pernyataan itu kan selalu berulang, buktinya belum ada perkembangan. Kita berharap KPK jangan terjebak dinamika politik, apalagi pada saat-saat menjelang pemilu," ujar Sholeh.

Aktivis NU itu melihat kasus yang terjadi pada Tahun 2011 lalu itu, berpotensi hanya menjadi alat tawar politik jika tidak betul-betul diselesaikan dan dibuka perkembangannya kepada publik.

Sepanjang menjelang helatan pemilu, katanya kasus itu kembali mengapung.

"Susah bagi publik mempercayai ini akan dibuka lagi. Karena sudah seperti 'dejavu' setiap akan menjelang pemilu. Cak Imin (Muhaimin Iskandar) yang selalu diseret-seret, buktinya aman-aman saja sudah 10 tahun lebih," ujarnya.

Sebagai informasi, kasus ini berawal pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Tahun 2011, terhadap 2 orang pejabat Kementerian Tenaga Kerja.
Keduanya mendapatkan 'uang pelicin' dari pengusaha bernama Dharnawati untuk meloloskan proyek DPPID Papua.

Uang suap sebesar Rp 1,5 M itu dimasukkan dalam kardus durian, sehingga kasus itu dikenal sebagai kasus 'kardus duren'.

Dalam pengakuannya di persidangan, Dharnawati mengaku uang tersebut ditujukan untuk Muhaimin Iskandar, yang saat itu adalah Menteri Tenaga Kerja.

"Jika sudah ada pengakuan dan bukti-bukti lain, KPK harus tindaklanjuti. Buka semua bukti-bukti itu, jelaskan keterkaitan Cak Imin. Biar semua terang, tidak menjadi dagangan politik," papar Sholeh.

Sholeh juga meminta KPK untuk kembali menjadi instrumen hukum, jangan masuk dalam permainan politik.

"Kita berharap seperti. Kardus duren ini jangan 'anget-anget tai ayam', tiap menjelang pemilu ini kembali mengapung. Buktikan kalau KPK serius, tidak masuk ranah politik," pungkasnya.