Mardani Soroti Harga Pangan, TKD, dan MBG di Dua Tahun Prabowo-Gibran

RMJABAR.COM — Jakarta — Anggota DPR RI Mardani Ali Sera memberikan sejumlah catatan terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait keterjangkauan harga pangan, Transfer ke Daerah (TKD), dan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
 

Hal itu disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
 

Mardani menegaskan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil sikap kritis dan konstruktif terhadap pemerintah. Evaluasi diperlukan agar kebijakan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat.
 

“Kita ingin rakyat lebih diutamakan,” ujar Mardani.
 

Harga Pangan Harus Terjangkau
 

Mardani mengapresiasi capaian pemerintah dalam meningkatkan produksi beras, menjaga ketersediaan pupuk, dan memperkuat ketahanan pangan. Namun, menurutnya, keberhasilan pangan tidak cukup diukur dari ketersediaan beras.
 

Masyarakat juga harus mendapatkan akses terhadap daging dan sumber protein hewani dengan harga terjangkau.
 

“Di beras sudah oke, tetapi di daging kita masih jauh,” katanya.
 

Ia turut menyoroti penguasaan cadangan beras oleh Perum Bulog yang, menurut pemaparannya, masih sekitar 14–15 persen. Mardani meminta pemerintah memperkuat peran negara dalam pengelolaan dan distribusi bahan pokok demi menjaga stabilitas harga serta memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
 

Pemangkasan TKD Perlu Dievaluasi
 

Mardani juga menilai kebijakan Transfer ke Daerah perlu dievaluasi karena keterbatasan ruang fiskal berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
 

Ia menyinggung kebutuhan belanja pegawai, termasuk pengangkatan sekitar 1,3 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang perlu diimbangi kebijakan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
 

Menurut Mardani, otonomi daerah harus didukung pembagian anggaran yang adil, bukan hanya pelimpahan kewenangan administratif.
 

“NKRI harus terlihat juga dari keadilan dalam anggaran,” tegas anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta Timur tersebut.
 

Tata Kelola MBG Harus Transparan
 

Terkait program Makan Bergizi Gratis, Mardani mengakui tujuan program tersebut penting untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus ditopang perencanaan matang, pengawasan efektif, serta tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.
 

Ia menegaskan, kritik dan masukan masyarakat perlu menjadi bagian dari evaluasi agar program strategis pemerintah tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
 

Menurut Mardani, dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menutup ruang pengawasan. Setiap kebijakan harus terus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.