Maklumat Padjadjaran, Guru Besar Unpad Soroti Cawe-cawe Presiden dan Politisasi Bansos!

RMJABAR.COM - Bandung -  Seruan Padjadjaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat, dikeluarkan sejumlah Guru Besar, mahasiswaa dan alumni Universitas Padjadjaran Bandung mengeluarkan Sabtu (3/2).

Ketua Dewan Profesor Universitas Padjadjaran, Profesor Arief Anshori Yusuf menyatakan seruan sebagai bentuk keprihatinan sivitas akademika dan alumni Unpad atas kondisi bangsa dan kondisi demokrasi yang merugikan rakyat.

"Karena itu, dari kampus, kami menyerukan protes dan keprihatinan," ujarnya.

Seruan Padjadjaran saat dibacaka ditandatangani 82 guru besar dan 1.030 alumni serta sivitas akademika.

Dalam seruan itu, Unpad menyatakan peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini adalah sebuah rangkaian dari menurunya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Semua itu ditandai mulai dari Indeks Persepsi Korupsi yang semakin memburuk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan penyusunan Omnibus Law pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik," ujar Ketua Senat Akademik Unpad, Prof. DR. Ganjar Kurnia, Ir., DEA. saat membacakan Seruan Padjadjaran di hadapan para peserta aksi.

Yang terkini dipertontonkann ialah nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat Capres-Cawapres dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, cawe-cawe Presiden dalam bentuk dukungan sikap serta politisasi bantuan sosial untuk kepentingan meraih dukungan politik.

Untuk itu, Unpad menyerukan agar presiden, para pejabat publik, kandidat capres-cawapres dan para elit politik untuk turut bersama menyelamatkan negara hukum yang demokratis, beretika dan bermartabat.

Dalam poin seruannya, Unpad meminta presien harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika.

"Bukan justru menjadi contoh melanggar etika. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan."

Poin lainnya, negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.

"Kami juga mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah," jelas Prof Ganjar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua BEM Unpad Haikal Febrian Syah menyatakan kesiapan mahasiswa untuk turun ke jalan, memprotes kondisi demokrasi saat ini.

"Setelah para guru besar, dosen dan alumni turun gunung, kami mahasiswa siap untuk berjuang, turun ke jalan. Kami akan memperjuangkan keprihatinan rakyat."

Ada 7 poin penting yang disampaikan oleh Civitas Akademika Unpad dalam aksi ini. Mulai dari pelaksanaan demokrasi yang harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum, presiden dan elit pokitik yang harus menjadi contoh keteladanan.

Kepatuhan hukum dan etika. Negara yang harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksana demokrasi yang berintegritas dan bertlmartabat dengan menjaga jarak dengan para kontestan pemilu sampai mendesak penegak hukum untuk kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024.