Anies Kick Balik Prabowo, Sebut Tidak Tahan Lama-lama Oposisi Karena Bisnis Terganggu

RMJABAR.COM - Debat Capres - Soal pemaparan demokrasi, calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto berbeda pendapat dengan capres nomor urut satu Anies Baswedan soal demokrasi dalam acara Debat Capres 2024, Selasa, 12 Desember 2023.

Prabowo menyebut demokrasi di bawah pemerintahan Presiden Jokowi berjalan baik.

Prabowo satir menyinggung soal Pilgub DKI yang dimenangkan Anies Baswedan pada tahun 2017.
Saat itu Prabowo ikut mengusung Anies Baswedan yang berada di pihak oposisi menghadapi Ahok dan AHY.

"Kalau Jokowi diktator, Anda (Anies) tidak mungkin jadi Gubernur (DKI Jakarta). Saya waktu itu oposisi Mas Anies, Anda ke rumah saya, kita oposisi Anda terpilih," tegas Prabowo yang disambung dengan berjoget.

Anies menekankan pentingnya oposisi untuk menjadi penyeimbang pemerintah yang sedang berkuasa. Namun Anies menilai tidak semua orang tahan untuk menjadi oposisi.

"Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi," jawab Anies kepada Prabowo.

Bahkan Anies memberi contoh Prabowo yang disebut tidak tahan menjadi oposisi.

"Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis," lanjut Anies.

Anies pun mempertanyakan motivasi capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang memilih masuk dalam barisan pemerintahan. Murni untuk mengabdi, atau semata kepentingan bisnis.

Pernyataan Anies merujuk pada ucapan Prabowo yang pernah mengaku bisnisnya tersendat lantaran berada di luar lingkaran kekuasaan. Pernyataan ini pun menjadi tanda-tanya di tengah sikap Prabowo yang memilih tak jadi oposisi usai kalah di Pilpres 2019

"Beliau (Prabowo) sampaikan, tidak ada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis," ucap Anies dalam debat perdana Pilpres 2024, Selasa, 12 Desember 2024.

Anies mengungkapkan bicara kekuasaan bukan soal bisnis. Kekuasaan juga bukan perkara uang.

"Kekuasaan soal menjalankan kedaulatan rakyat," pungkasnya.