LIRA Desak Presiden Ganti Seluruh Komisioner KPU Pusat

RMJABAR.COM - Polhukam -  Seluruh komisioner KPU Pusat yang ada saat ini, khususnya yang sudah dikenai sanksi oleh DKPP lebih dari satu kali harus diganti semuanya. Hal itu untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 mendatang lebih baik daripada Pemilu saat ini.

Desakan itu disampaikan Dewan Pimpinan Pusat Lumbung Informasi Rakyat (DPP LIRA) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun yang akan terpilih nanti.

"Profesionalitas KPU adalah syarat mutlak pelaksanaan Pilkada yang harusnya lebih baik dari pemilu karena dilaksanakan belakangan," ujar Presiden LIRA Andi Syafrani dalam keterangan persnya, Minggu (18/2).

Presiden LIRA menekakankan, pelaksanaan Pilkada serentak nanti harus dilakukan dengan netralitas penjabat kepala daerah secara total.

"Pelaksanaan Pilkada serentak dalam suasana keraguan terhadap proses dan hasil pemilu saat ini dapat memperburuk kualitas demokrasi kita pascapemilihan serentak di tahun 2024," ujarnya.

Kepada pembuat UU, kata Andi, DPP LIRA mengusulkan untuk memisah kembali Pileg dan Pilpres. Menurutnya, dua kali pelaksanaan Pileg dan Pilpres telah menciptakan suasana kompetisi Pileg yang tidak seimbang dengan Pilpres yang berakibat pada rendahnya interaksi dan atensi pemilih dengan calon wakil rakyatnya.

"Akibatnya dikhawatirkan kualitas wakil rakyat yang terpilih bukan dipilih berdasarkan relasi politik yang alami. Rakyat memilih tidak didasarkan pada pertimbangan rasional, namun lebih transaksional," ujarnya.

"Perhatian utama pemilih hanya pada Pilpres. Pileg dianggap tidak penting, dengan adanya dugaan banyaknya suara tidak sah untuk Pileg karena ketidaktahuan pemilih terhadap calon-calon wakilnya yang sangat banyak," ujar Andi.