Keterwakilan Politik Myanmar Belum Dipulihkan, Tunggu Kemajuan Konsensus Lima Poin
RMJABAR.COM — Manila — ASEAN belum memulihkan keterwakilan politik penuh Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi maupun rapat para menteri luar negeri. Keputusan tersebut ditegaskan dalam KTT ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, yang berlangsung pada 15–17 November 2026.
Meski demikian, para pemimpin ASEAN membuka peluang pemulihan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan kemajuan Myanmar dalam menjalankan Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus/5PC).
Konsensus Lima Poin Jadi Syarat Utama
Konsensus Lima Poin merupakan kesepakatan para pemimpin ASEAN pada 2021 sebagai upaya mengakhiri krisis politik dan kekerasan di Myanmar setelah kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi.
Kesepakatan tersebut mencakup penghentian segera kekerasan, dialog konstruktif antarpihak, mediasi utusan khusus ASEAN, serta penyaluran bantuan kemanusiaan.
Namun, minimnya kemajuan pelaksanaan kesepakatan tersebut membuat Myanmar selama ini tidak diperkenankan mengirimkan perwakilan politik dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN.
Keterwakilan Politik Dipulihkan Secara Bertahap
Dalam keputusan yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-49, para pemimpin sepakat mempertahankan kebijakan keterwakilan nonpolitik Myanmar dalam KTT ASEAN dan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sampai terdapat kemajuan berarti dalam pelaksanaan Konsensus Lima Poin.
ASEAN juga menyepakati pendekatan bertahap dan berbasis kemajuan (phased and progress-based approach). Pemulihan keterwakilan politik penuh dapat dipertimbangkan apabila Myanmar menunjukkan kemajuan yang nyata dan berkelanjutan.
Dengan demikian, peluang kembalinya perwakilan politik Myanmar tetap terbuka, tetapi tidak diberikan secara otomatis.
Singapura Lanjutkan Koordinasi ASEAN pada 2027
Keputusan tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi antara ketua ASEAN sebelumnya, saat ini, dan berikutnya untuk menjaga kesinambungan kebijakan dalam menangani krisis Myanmar.
Singapura dijadwalkan mengambil alih kepemimpinan ASEAN pada 2027. Negara-negara anggota juga diminta terus memantau perkembangan pelaksanaan Konsensus Lima Poin dan membahasnya kembali dalam pertemuan ASEAN berikutnya.
Krisis Myanmar Masih Menjadi Tantangan Kawasan
Krisis Myanmar bermula dari kudeta militer pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi. Situasi tersebut memicu konflik berkepanjangan dan kekerasan di berbagai wilayah.
ASEAN menegaskan bahwa penyelesaian krisis Myanmar tetap harus mengacu pada Konsensus Lima Poin, dengan mengedepankan penghentian kekerasan, dialog inklusif, dan bantuan kemanusiaan.
Keputusan KTT Manila menunjukkan bahwa ASEAN tetap mempertahankan pembatasan keterwakilan politik Myanmar, sembari menyediakan ruang bagi pemulihan hubungan secara bertahap apabila terdapat kemajuan konkret.
RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.![]()
Pulitik Jero 5 hari yang lalu
Pulitik Jero | 2 hari yang lalu
Bale Jabar | 6 hari yang lalu
Pulitik Jero | 6 hari yang lalu
Pulitik Jero | 5 hari yang lalu
Pulitik Jero | 21 jam yang lalu
Pulitik Jero | 2 hari yang lalu
Hukum | 4 hari yang lalu
Pulitik Jero | 1 hari yang lalu
Pulitik Jero | 4 hari yang lalu