Pulitik Jero

Bale Maung

Bale Dewan

Hukum

Ekobis

Bale Jabar

Peristiwa

Galeri

Olahraga

Pamanggih

Nusantara

Mancanagara

Kaamanan

Piwulang

Kesehatan

Gaya Hirup

Otomotif

Indeks

Bareskrim dan Baintelkam Turun Tangan, Polri Petakan Perusahaan Tambang Bermasalah

Laporan: Raja Media Network
Rabu, 18 November 2026 | 18:37 WIB
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto  - Humas Polri -
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto - Humas Polri -

RMJABAR.COM — Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan kesiapan menelusuri dan mendata perusahaan-perusahaan pertambangan yang diduga melanggar ketentuan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70 persen hasil kekayaan alam dari pengelolaan IUP dapat dinikmati negara.
 

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan, Polri akan mengerahkan dua unsur utama di Mabes Polri, yakni Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), untuk melakukan pemetaan terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi perhatian pemerintah.
 

“Tentunya nanti kita akan datakan dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga. Nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” ujar Suyudi di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
 

Bareskrim dan Baintelkam Petakan Perusahaan Tambang
 

Pendataan tersebut akan menjadi langkah awal untuk menentukan perusahaan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan lebih lanjut.
 

Melalui pemetaan itu, Polri akan mengidentifikasi perusahaan yang diduga tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan perizinan maupun aktivitas usaha pertambangan yang berpotensi merugikan negara.
 

Kapolri menegaskan, penanganan sektor pertambangan harus dilakukan secara proporsional. Perusahaan yang menjalankan usaha secara legal perlu mendapat perlindungan, sementara praktik ilegal harus ditertibkan.
 

Polri Kawal Investasi Legal, Tindak Praktik Ilegal
 

Suyudi menegaskan, Polri memiliki dua peran penting dalam mendukung tata kelola sektor pertambangan. Di satu sisi, kepolisian harus mengawal investasi yang berjalan sesuai aturan. Di sisi lain, Polri wajib menindak aktivitas yang tidak memiliki dasar hukum dan merugikan keuangan negara.
 

“Untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung. Tapi kalau yang mengganggu, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, kita harus sama-sama tertibkan ini. Polri tentunya ada di depan dalam hal ini,” tegasnya.
 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penertiban tidak ditujukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan kegiatan usaha pertambangan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi negara.
 

Negara Harus Nikmati Mayoritas Keuntungan
 

Instruksi penertiban sektor pertambangan ini berkaitan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
 

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Negara harus memperoleh porsi mayoritas dari keuntungan pengelolaan sumber daya alam.
 

Presiden juga membuka kemungkinan negara mengambil porsi kepemilikan saham pada perusahaan pemegang izin pertambangan apabila diperlukan untuk memastikan keuntungan lebih besar kembali kepada bangsa Indonesia.
 

“Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” kata Prabowo.
 

Ekspor Tambang Diminta Melalui Satu Pintu
 

Selain menyoroti pembagian keuntungan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap ekspor komoditas pertambangan.
 

Presiden meminta agar seluruh kegiatan ekspor dilakukan melalui satu pintu sehingga data volume komoditas yang dikirim ke luar negeri dapat tercatat secara transparan dan akurat.
 

Prabowo menyoroti potensi ketidaksesuaian antara volume ekspor sebenarnya dengan laporan yang disampaikan. Menurutnya, apabila komoditas yang diekspor mencapai 100 ton, laporan yang disampaikan juga harus menunjukkan angka yang sama.
 

“Kalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” ujar Presiden.
 

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menutup celah manipulasi data dan kebocoran penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
 

Amanat Pasal 33 UUD 1945 Jadi Landasan
 

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Konstitusi mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
 

Dengan pendataan perusahaan tambang oleh Bareskrim dan Baintelkam, Polri diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah memperkuat pengawasan sektor pertambangan.
 

Penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran IUP sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.rajamedia

Komentar: