Kemenhut Disentil, Jangan Cuma Urus Pengusaha! Rakyat Kecil Juga Butuh Haknya

RMJABAR.COM - Jakarta, 1 Maret 2025 – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan gerah. Ia menyoroti kebijakan Kementerian Kehutanan yang selama ini dinilai lebih berpihak pada pengusaha besar ketimbang rakyat kecil.
Yohan tak mau lagi ada cerita rakyat menangis gara-gara lahannya diambil dan tak ada yang membela. Ia pun meminta Menteri Kehutanan saat ini bersih-bersih nama dari kesan buruk di masa lalu.
"Pak Menteri, tolong hilangkan kesan bahwa Kementerian Kehutanan hanya memberikan privilege besar kepada pengusaha dan mengabaikan hak-hak rakyat kecil," tegasnya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI, Kamis (27/2).
Izin Pengusaha Lancar Jaya, Rakyat Kecil Macet Total?
Yohan menyoroti betapa mudahnya izin usaha dikeluarkan untuk pengusaha besar, sementara rakyat kecil dipersulit ketika berurusan dengan lahan hutan.
"Banyak kasus di mana izin diberikan begitu gampang kepada pengusaha. Tapi ketika rakyat kecil ingin mendapatkan haknya, justru dipersulit," ujarnya.
Dan ini bukan sekadar isu. Yohan mengungkap banyak masyarakat datang langsung ke Komisi IV DPR RI, menangis sambil mengadu karena lahan mereka diambil, tanpa ada perlindungan dari pemerintah.
"Mereka datang ke sini, menangis sambil menceritakan betapa susahnya berhadapan dengan aparat dan pengusaha. Lahan mereka diambil, tapi tak ada yang membela," ungkapnya.
Pemukiman Masih Masuk Kawasan Hutan? Aneh Tapi Nyata!
Kasus lain yang bikin Yohan heran: pemukiman yang sudah berkembang, lengkap dengan sekolah dan gereja, tapi masih dianggap kawasan hutan.
"Di Kota Kupang, ada pemukiman nyata, sudah ada gereja, SD negeri, SMP negeri. Tapi saat mau dikembangkan, masih dianggap kawasan hutan. Kenapa yang begini-begini nggak segera diselesaikan? Kalau dibiarkan, ini justru bisa memicu konflik laten antara masyarakat dan pemerintah," jelasnya.
Jangan Sampai Rakyat Terus Menjerit!
Yohan menuntut Kementerian Kehutanan turun tangan dan segera menyelesaikan masalah-masalah kecil yang berdampak besar bagi rakyat.
"Tolong ini diinventarisir. Jangan sampai rakyat kecil harus datang ke Komisi IV sambil menangis dan merasa tak dilindungi oleh negara!" tegasnya.
Kementerian Kehutanan, dengar baik-baik! Jangan sampai rakyat terus menjerit karena merasa ditinggalkan.
Piwulang 3 hari yang lalu

Piwulang | 3 hari yang lalu
Bale Jabar | 5 hari yang lalu
Bale Jabar | 3 hari yang lalu
Bale Maung | 5 hari yang lalu
Bale Jabar | 3 hari yang lalu
Bale Dewan | 5 hari yang lalu
Pamanggih | 5 hari yang lalu
Bale Jabar | 10 jam yang lalu
Pamanggih | 1 hari yang lalu