Banggar DPR Yakin Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Prabowo Tercapai, Asalkan...

RMJABAR.COM - Jakarta, 6 Februari 2025 – Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 8 persen selama masa pemerintahannya. 
 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai target tersebut realistis jika pemerintah mampu melakukan perbaikan di sektor-sektor strategis.
 

"Tidak boleh ada yang tertinggal dalam pembangunan. Kita harus keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen dan memperbaiki model pertumbuhan ekonomi yang selama ini hanya menguntungkan kelompok atas," ujar Said dalam keterangan pers, dikutip Kamis (6/2).

 

Diketahui, Sejak 2013 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5 persen, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). 

 

Pada 2024, ekonomi nasional tumbuh 5,03 persen, angka yang masih jauh dari ambisi menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
 

Ketimpangan Ekonomi Masih Jadi Tantangan
 

Said mengkritik model trickle-down effect yang berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi di kelompok atas akan membawa manfaat bagi kelompok bawah. Namun, kenyataannya, laju pertumbuhan ekonomi kelompok atas lebih cepat dibandingkan kelompok bawah, sehingga hanya sedikit manfaat yang “merembes” ke masyarakat kecil.
 

Ketimpangan ekonomi juga terlihat dari rasio gini. Pada 2013, angka rasio gini Indonesia mencapai 0,437 dan masih bertahan di kisaran 0,38 hingga 0,40 dalam sepuluh tahun terakhir.
 

Data Credit Suisse 2022 juga menunjukkan bahwa 66,8 persen penduduk Indonesia memiliki kekayaan di bawah 10.000 dolar AS, sementara hanya 2 persen memiliki kekayaan antara 100.000 hingga 1 juta dolar AS, dan 0,1 persen memiliki lebih dari 1 juta dolar AS. Rasio gini kekayaan Indonesia mencapai 0,78, mencerminkan ketimpangan yang dalam.
 

Strategi Pemerintah untuk Tumbuh Lebih Cepat
 

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang berupaya mengonsolidasikan sumber daya pembangunan agar pertumbuhan ekonomi dapat melampaui target APBN 2025 sebesar 5,2 persen.
 

Salah satu langkah yang dilakukan adalah efisiensi belanja negara untuk memastikan anggaran dialokasikan pada program strategis seperti perbaikan gizi anak, kesehatan, pendidikan, kemandirian pangan, dan energi.
 

"Jika program gizi dan pendidikan diperkuat secara sistematis, kita bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja sehat dan terdidik di pasar tenaga kerja. Ini investasi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan," kata Said.
 

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Said menyarankan agar program ini lebih inklusif dengan melibatkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) sebagai pemasok makanan bergizi.
 

"Lebih dari 65 juta UMK bisa terdorong dengan kebijakan ini, sehingga daya beli masyarakat menengah bawah ikut meningkat," jelasnya.
 

Di sektor hulu, MBG juga dapat meningkatkan permintaan bahan pangan. Oleh karena itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) perlu bersinergi dengan pemerintah daerah dan desa untuk menata rantai pasok yang lebih efisien.
 

"Jika dijalankan dengan baik, program ini tidak hanya memperkuat kemandirian pangan nasional tetapi juga mengurangi ketergantungan pada subsidi bantuan sosial yang selama ini menghabiskan anggaran besar tanpa dampak pemberdayaan yang nyata," tambahnya.
 

Peran BUMN dan Super Holding Danantara
 

Selain mengoptimalkan APBN, Presiden Prabowo juga mendorong konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan super holding Danantara.
 

"Dengan capital expenditure (capex) yang besar, Danantara diharapkan dapat mengelola investasi strategis yang akan mempercepat industrialisasi nasional," ucap Said.
 

Dua aspek utama dari Danantara adalah investasi dan industrialisasi yang terarah, yang dapat memperluas program hilirisasi yang dikendalikan langsung oleh BUMN. Namun, ia menekankan bahwa fokus utama harus tetap pada optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) agar dapat diolah menjadi produk industri yang masuk dalam rantai pasok global.
 

"Saya meyakini bahwa jika dua pilar utama, APBN dan BUMN, dapat dikelola secara terstruktur dan efisien, maka Indonesia tidak hanya mampu keluar dari stagnasi pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen, tetapi juga mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif," tegasnya.
 

Dengan strategi yang tepat dan melibatkan pelaku ekonomi dari lapisan bawah hingga menengah, Said optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dapat lebih berkelanjutan dan merata.