Terima Laporan Satgas PKH di Hambalang, Prabowo: Penertiban Kawasan Hutan Harus Tegas dan Transparan!

RJABAR.COM — Bogor — Selepas tiba di Tanah Air, Presiden Prabowo Subianto langsung menerima Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin di kediamannya, Hambalang, Jawa Barat, Jumat, 4 September 2026.
 

Melansir laman Facebook Setkab RI, Pertemuan tersebut membahas perkembangan penertiban berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk aktivitas penambangan ilegal.
 

Satgas PKH Laporkan Hasil Penertiban
 

Dalam pertemuan itu, Satgas PKH menyampaikan laporan mengenai hasil temuan dan pelaksanaan penertiban terhadap sejumlah aktivitas yang dinilai melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan.
 

Salah satu yang menjadi perhatian adalah aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung di kawasan hutan.
 

Satgas juga melaporkan perkembangan pelaksanaan penertiban, termasuk proses tindak lanjut terhadap berbagai temuan di lapangan.
 

Denda Administratif Diumumkan September
 

Selain hasil penertiban, Satgas PKH turut melaporkan perkembangan terkait denda administratif yang akan dikenakan terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
 

Pemerintah dijadwalkan mengumumkan perkembangan denda administratif tersebut pada minggu kedua September 2026.
 

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menertibkan pemanfaatan kawasan hutan sekaligus memastikan setiap kegiatan di dalamnya berjalan sesuai ketentuan.
 

Prabowo Minta Penegakan Hukum Tegas
 

Presiden Prabowo menegaskan agar seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara tegas dan profesional.
 

Penertiban tidak boleh dilakukan secara serampangan. Seluruh rangkaian eksekusi harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai prosedur.
 

Prabowo juga menekankan pentingnya memastikan proses tersebut berjalan secara transparan dan akuntabel.
 

Jaga Hutan, Pastikan Pemanfaatan Sesuai Aturan
 

Penertiban kawasan hutan menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk menjaga aset ekologis sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat sesuai aturan.
 

Pemerintah ingin memastikan tidak ada aktivitas ilegal yang merusak kawasan hutan atau mengambil keuntungan dari sumber daya negara tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.
 

Dengan laporan Satgas PKH dan arahan langsung Presiden, proses penertiban diharapkan semakin kuat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
 

Penegakan hukum harus tegas. Pengelolaan hutan harus transparan. Kepentingan negara dan keselamatan lingkungan menjadi prioritas.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.