ASN Dingatkan KPK Tidak Terima Gratifikasi Jelang Natal 2024

RMJABAR.COM - Hukum, Jakarta - Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau untuk menolak segala bentuk gratifikasi yanga ada menjelang Hari Raya Natal 2024.

 

Imbuan itu disampaikan anggota tim juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo dalam pernyataan resminya, dikutip Minggu (22/12).

Dikatakan Budi, imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 yang merupakan penegasan dari Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

"Dalam surat edaran jelas disebutkan bahwa ASN, penyelenggara negara, dan pejabat negara merupakan teladan yang baik bagi masyarakat, untuk itu agar tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi dalam kaitannya dengan jabatan ataupun pelayanan publik, yang diberikan kepada masyarakat,"ujar Budi.

"Dengan menolak pemberian gratifikasi, menjadi langkah awal dalam pencegahan korupsi," lanjutnya.

Lebih lanjut, kata Budi bahwa penerimaan gratifikasi dapat memunculkan dampak negatif, seperti menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan kode etik, yang bisa berisiko sanksi pidana.

"Seorang ASN, penyelenggara negara, dan pejabat negara terlanjut menerima gratifikasi, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," kata Budi.

"Mereka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima," lanjutnya.

Dari laporan gratifikasi yang diterima, kata Budi KPK akan melakukan analisis atas pelaporan itu.  Selanjutnya KPK menetapkan apakah hal tersebut termasuk gratifikasi yang dilarang dan menjadi milik negara atau merupakan gratifikasi yang sah diterima menjadi milik penerima.

Pelapor dapat menyampaikan langsung ke KPK atau Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi terkait.

Pelaporan juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) di tautan https://gol.kpk.go.id ataupun melalui email [email protected].